HGB DI ATAS HPL BUKAN OBYEK PAJAK B P H T

Capture

Judul :HGB  DI ATAS HPL BUKAN OBYEK PAJAK B P H T
No. ISBN : 978-602-281-024-7
Penulis : Lutfi Sriyono & Suyoko
Tahun terbit : Agustus 2013
Dimensi : x +78 hlm; 14 x 21 cm
Jenis Cover : Soft Cover
Kategori : Hukum Pertanahan
Harga : Rp 27,500 + ongkir dari Depok
Stok : Order by SMS >> 085773518074 : Nama, Alamat, Judul, Jumlah pesanan

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan harus membayar pajak kepada Negara. Alasan pembentuk undang-undang untuk pengenaan pajak tersebut adalah bahwa bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan adalah wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara, karena tanah, selain memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Demikian pula halnya dengan bangunan, juga memberi menfaat ekonomi kepada pemiliknya.

Dasar Hukum untuk menentukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah UU No.20 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 tahun 1977 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dimana disebutkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

Buku ini mencoba membahas permasalahan hukum pertanahan sesuai dengan realita yang ada dan menempatkan permasalahan hukum tersebut kepada tatanan sistem hukum yang berkeadilan. Baik keadilan bagi pemerintah selaku penyelenggara negara maupun bagi dunia usaha pada umumnya.

Chat dengan kami